Sabana Kaba, Tanah Datar–Tingginya ego sektoral dan lemahnya koordinasi lintas sektoral pada pemerintah menyebabkan rendahnya capaian dan kinerja. Kita perlu semangat gotong royong dan semangat kebersamaan untuk keluar dari permasalahan yang menimpa daerah ini dan memacu kesejahteraan masyarakat umum dengan meningkatkan pembangunan.
BACA JUGA : Memori Lubuak Pusiang, Mandi Jam Belajar Dihukum Berdiri Sebelah Kaki
Demikian dikemukakan Ketua Fraksi Perjuangan Golkar DPRD Tanah Datar Dedi Irawan, ketika menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Ranperda (Rancaran Peraturan Daerah) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di ruang sidang utama, Jum’at (3/7).
Dikatakan, dari out put yang dihasilkan dari realisasi anggaran, kami melihat masih lemahnya koordinasi lintas sektoral antara satu OPD dengan OPD lainnya, sehingga sesuatu itu tidak terencana dengan maksimal.
“Kami Fraksi Perjuangan Golkar, masih melihat OPD masih mengedepan ego sektoral dan selalu berprinsip zona nyaman dan bukan kepada pekerjaan berbasis profesional dan pengabdian,” kata Dedi Irawan melanjutkan.
Sementara Fraksi Nasdem dengan juru bicara Nova Hendria, SH meminta kepada Pemkab Tanah Datar untuk dapat menyelesaikan masalah zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), terutama didaerah perbatasan di Kecamatan Batipuah.
Murid dari Batipuah lebih cendrung sekolah ke Padang Panjang, sedangkan sekolah di Batipuah masih banyak kekurangan murid. Fraksi Nasdem juga meminta untuk menambah quota guru, khususnya guru SD serta bagi guru yang lulus sertifikasi untuk mengajar jangan hanya mengejar pemenuhan jam pembelajaran.
Sedangkan Fraksi Hanura dengan juru bicara Beni Apero dalam kesempatan itu minta kepada Pemkab Tanah Datar agar lebih jeli dan hati- hati lagi dalam mengelola keuangan, karena masih ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti. Ikut memberikan pemandangan umum 5 fraksi lainnya di DPRD Tanah Datar.(WD)
