DPRD Tanah Datar Sahkan Perda Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD 2017

Batusangkar, (SK)—DPRD Tanah Datar kembali menggelar Rapat Paripurna, kali ini agendra sidang berupa penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan APBD Tanah DatarTahun 2017 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, di ruang rapat utama, Selasa (31/ 7).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Irman didampingi Saidani ini dihadiri Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hardiman, Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kabag dan Kepala OPD, Camat dan Walinagari serta pimpinan partai, ormas dan tokoh masyarakat.

Sebelum Ranperda Pertanggungan Jawaban Pelaksanaan APBD Tanah Datar Tahun 2017 ini ditetapkan untuk dijadikan Peraturan Daerah, Bupati Irdinansyah mendengarkan penyampaian pendapat akhir 9 fraksi yang ada di DPRD Tanah Datar.

Pendapat Akhir fraksi Hanura dengan juru bicara Haekal, fraksi Golkar dengan juru bicara Junaidi, fraksi Demokrat dengan juru bicara Nurhamdi Zahari, fraksi Gerindra dengan juru bicara Afrizal, fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Afriman, fraksi PKS dengan juru bicara Istiqlal, fraksi PAN dengan juru bicara Alimuhar, fraksi PPP dengan juru bicara Arianto dan fraksi Bintang Nasdem dengan juru bicara Rasman.

Fraksi PPP melalui juru bicara Arianto mengatakan Fraksi Partai Persatuan Pembanguan melihat secara umum realisasi PAD tahun 2017 belum semua mencapai target dari yang kita harapkan, karena masih banyak kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan.

Untuk itu setiap urusannya kami berikan catatan penting sebagai pertimbangan untuk Pemerintah Daerah, terutama untuk PAD tahun 2018, Fraksi PPP meminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mematangkan perencanaan dan penyusunan APBD dan mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah serta meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap satuan kerja.

“Pelaksanaan APBD bisa lebih terarah dan terealisasi sesuai visi, misi dan RPJMD Kabupaten sesuai target yang diharapkan untuk kemanjuan Tanah Datar,” tambahnya.

Fraksi PPP juga minta pemerintah daerah segera menentukan nasib tenaga honorer, perawat dan sukarela yang ada di pukesmasse Tanah Datar dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai vaksin MR karena menurut MUI belum bisa membedakan vaksin tersebut halal atau haram.

Selain menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 untuk menjadi Perda, Fraksi-fraksi DPRD Tanah Datar di kesempatan juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Bupati dan jajarannya dengan berhasil meraih beberapa penghargaan ditingkat Provinsi maupun Nasional.

Sebelumnya Bupati dalam laporannya menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan keuangan tahun 2017 dan hasil program pembangunan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp166.564. Milyar dengan realisasi sebesar Rp172.788 milyar atau naik 103,74%.(Mit/WD) by