Hal tersebut dikemukakan Wali Nagari Harmansyah dan Kapolsek Wilson, ketika menjawab pertanyaan www.sabanakaba.com, terkait dengan adanya remaja yang salah jalan di salah satu jorong di Kenagarian Padang Ganting, ketika ditemui di tempat terpisah, Selasa (23/06/2026).

Menurut Wali Nagari Harmansyah, peristiwa bunuh diri yang terjadi Senin diharapkan tidak terulang lagi, karena jelas tidak diredhai oleh agama. Untuk itu, orang tua jangan sampai lengah, jika ada gejala kurang baik dalam keseharian anak-anak.

“Mungkin ia mempunyai masalah yang cukup berat dan tidak bisa memecahkan sendiri, disinilah kita selaku orang tua harus peka menyikapinya. Jangan sampai anak kita mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya dengan jalan yang tidak disukai Allah SWT,” ujar Wali Nagari Harmansyah ketika ditemui di Padang Ganting.

Sementara itu, Kapolsek Padang Ganting Wilson disela-sela acara Musnag RKP Atar mengatakan, himbauan Kapolres Tanah Datar tentang mengajak para remaja “Kembali ke Surau” sudah sangat tepat sekali dalam membekali para remaja dengan iman dan taqwa.

“Bapak Kapolres sudah menekankan, jika para remaja sudah terbiasa kembali ke surau, tentu diharapkan iman mereka semakin kokoh serta tau mana yang halal dikerjakan dan mana yang haram, dengan kata lain mereka akan terbiasa meninggalkan perbuatan jahat dan menekuni perbuatan yang baik yang di redhai Allah SWT,” kata Wilson.

BACA JUGA : Atar Gelar Musnag RKP, Masyarakat dan BPRN serta Pemnag Sepakat Bangun Nagari Lebih Maju

Ia mengajak seluruh masyarakat di Kecamatan Padang Ganting untuk terus mewaspadai segala sesuatu yang bertentangan dengan agama, adat maupun aturan lainya yang berlaku di Negara Rupublik Indonesia, dalam upaya menciptakan kehidupan yang aman, tertib dan nyaman.(WD)

“Sertipikat Elektronik bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Ini lebih simpel karena data batas tanah disimpan secara digital, jadi tanah tak bisa digeser-geser,” ujar Yusuf (37) saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat.

Keamanan data pertanahan dalam Sertipikat Elektronik dijaga secara berlapis karena data fisik maupun yuridis telah dilindungi dengan sistem enkripsi. Batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem pemetaan nasional sehingga data pertanahan menjadi lebih akurat dan terhubung.

Yusuf berinisiatif mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah akses terhadap layanan pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, ia bisa melihat sertipikat tanahnya tanpa harus membawa dokumen fisik ke mana pun ia pergi sehingga proses pengecekan data dapat dilakukan secara cepat dan praktis.

Perasaan serupa juga diungkapkan Ilham (40), yang datang ke Kantah untuk mengambil Sertipikat Elektronik milik keluarganya setelah proses roya selesai dilakukan. Warga Kabupaten Bogor ini merasa, peralihan dari sertipikat analog ke elektronik merupakan langkah positif dalam modernisasi layanan pertanahan.

“Dari analog ke Sertipikat Elektronik sih bagus, bisa dicek juga dari handphone, mudah-mudahan tanah milik orang tua saya jadi lebih aman,” ujar Ilham.

BACA JUGA : Atar Gelar Musnag RKP, Masyarakat dan BPRN serta Pemnag Sepakat Bangun Nagari Lebih Maju

Digitalisasi layanan pertanahan berupa Sertipikat Elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik di bidang pertanahan. Kehadiran layanan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pertanahan masyarakat. (DR/JR)

Tokoh Masyarakat Atar Yusparman dalam kesempatan tersebut mengajak Pemerintah Nagari Atar untuk “Jemput Bola”, terutama dalam menyikapi kondisi anggaran yag dikucurkan pemerintah pusat sangat minim sekali.

“Saya mengajak masyarakat Nagari Atar untuk tetap bersemangat membangun nagari, banyak pekerjaan membangun yang bisa dilakukan dengan swadaya, termasuk memanfaatkan tenaga masyarakat. Pokoknya, kami masyarakat Atar siap menyukseskan pembangunan dibawah kepemimpinan wali nagari,” ujar Yusparman perantau Atar yang kini menetap di kampung.

Sementara Ketua BPRN Atar Ridwan yang membuka secara resmi Musnag ini dalam kesempatan tersebut mengatakan, dalam bermusyawarah mari kita menghargai pendapat orang lain, karena dengan kita saling menghargai mudah-mudahan menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah yang lebih baik, dengan kata lain kita harus menyamakan persepsi dalam membangun nagari.

“Jika bapak dan ibu hanya melimpwakan perencanaan pembangunan nagari ke BPRN, jelas hasilnya tidak akan maksimal, karena kaca mata dan sumbangan pikiran masyarakat akan lebih baik, ketimbang hanya mengandalkan BPRN,” tambah Ridwan dihadapan utusan OPD, Forkopinca, Kepala UPT dan undangan lainnya.

Sedangkan Wali Nagari Atar Dasmeri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Musnag Atar, mari kita jadikan momentum kebersamaan ini untuk membawa Nagari Atar kepada yang lebih maju.

“Usulan yang sudah disampaikan dalam musyawarah jorong akan kita mantapkan pada hari ini, sehingga dapat menghasilkan skala prioritas RKP tahun 2027 dan DU RKP tahun 2028 secara bersama-sama,” harap Wali Nagari Dasmeri.

Turut memberikan kata sambutan dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas PMD PPKB Tanah Datar diwakili Analis Pemerintahan Daerah Ibnul Alkhindi, Camat Padang Ganting diwakili Kasi PMN Yanti yang pada umumnya mengajak peserta Musnag untuk mempedomani aturan yang ada termasuk RPJM Nagari Atar.(WD)

Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah percepatan agar pemerintah daerah (Pemda) bisa segera mengintegrasikan LP2B ke dalam dokumen tata ruang tanpa harus menunggu revisi RTRW yang memerlukan waktu cukup panjang.

“Supaya tidak stuck, kita keluarkan surat edaran ini, yang intinya memberikan kesempatan kepada bupati dan kepala daerah untuk menetapkan LP2B sementaranya untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW,” ujar Menteri Nusron usai penandatanganan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.

Menteri Nusron menyatakan, surat edaran tersebut adalah solusi sementara untuk mengatasi kendala di daerah yang selama ini harus menunggu siklus revisi RTRW setiap lima tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dengan surat edaran ini, Pemda dapat segera mengintegrasikan LP2B ke dalam dokumen tata ruang sambil menunggu perubahan regulasi yang lebih permanen.

Di samping kebijakan itu, pemerintah tengah menunggu terbitnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Menurut Menteri Nusron, perubahan PP ini penting agar daerah memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan tata ruang dengan kebutuhan pembangunan, termasuk penyediaan lahan untuk perumahan, sektor industri, pariwisata, maupun kepentingan strategis lainnya tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian.

SELANJUTNYA HAL. 2

Pada kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memuliakan sungai sebagai bagian penting dari kehidupan serta akar peradaban bangsa dan negara.

“Ayo sama-sama kita memuliakan sungai karena memuliakan sungai adalah memuliakan negara. Sungai merupakan akar peradaban dan juga sumber peradaban dari bangsa dan negara kita,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Aksi Gerakan Nasional “AYO Muliakan Sungai” kali ini dimulai dengan menelusuri Sungai Ciliwung yang berlanjut ke pembersihan sampah di sepanjang bantaran serta aliran sungai.

egiatan ini melibatkan Yayasan Bambu Indonesia, berbagai komunitas lingkungan, relawan, generasi muda, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian sungai.

Melihat semangat gotong royong yang mewarnai jalannya kegiatan, Wamen Ossy mengapresiasi Gerakan Nasional “AYO Muliakan Sungai” yang dinilai mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sungai.

SELANJUTNYA HAL. 2

Dalam sambutannya, Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menegaskan bahwa nilai-nilai luhur budaya Minangkabau harus diimplementasikan secara nyata untuk membentengi generasi muda dari ancaman narkoba dan perilaku LGBT yang kian mengkhawatirkan.

“Kita harapkan Sumatera Barat dengan falsafahnya, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menolak keras narkoba dan LGBT di ranah Minang,” ujar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta di hadapan jemaah subuh dan tokoh masyarakat yang hadir.

Kapolda juga menekankan bahwa gerakan ini tidak boleh berhenti pada seremonial belaka. Menurutnya, dibutuhkan aksi konkret dan konsisten dari seluruh lapisan masyarakat agar anak cucu serta kemenakan di Sumatera Barat terhindar dari penyakit sosial tersebut.

“Ini harus betul-betul kita laksanakan. Bukan hanya sekadar aksi, bukan sekadar pembicaraan atau bahasa kerennya itu omon-omon. Tapi bagaimana kita menjaga anak kemenakan kita dari penyakit masyarakat ini. Daya rusaknya dan azabnya akan sangat luar biasa kalau hal ini masih terpelihara di Sumatera Barat,” tambah Jenderal Bintang Dua tersebut secara lantang.

Aksi deklarasi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah bersama DPRD tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk memperkuat payung hukum dalam pemberantasan narkoba dan antisipasi penyebaran LGBT.

Sebagai bentuk komitmen massal, kain putih spanduk dibentangkan dari titik perempatan jalan utama hingga mendekati kawasan Grand Zuri. Ribuan warga yang hadir secara bergantian membubuhkan tanda tangan sebagai simbol penolakan bersama. Aksi pembentangan kain sepanjang 1,5 kilometer ini bahkan digadang-gadang akan memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Sementara itu, Kabidhumas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, menambahkan bahwa pihak kepolisian akan mengawal penuh komitmen bersama ini melalui penegakan hukum yang tegas serta pendekatan persuasif ke masyarakat.

“Polda Sumbar tidak akan menoleransi segala bentuk peredaran narkoba, dan kami akan terus bersinergi dengan tokoh agama serta lembaga adat (LKAM) untuk melakukan edukasi moral di tengah masyarakat. Kain putih yang ditandatangani hari ini adalah bukti otentik bahwa masyarakat Sumbar satu suara dalam menolak penyakit sosial demi masa depan generasi muda yang bersih dan berakhlak,” pungkas Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

Acara yang diawali dengan kegiatan salat subuh berjamaah ini ditutup dengan pekik takbir bersama dari seluruh tokoh adat, alim ulama, Bundo Kanduang, niniak mamak, dan jajaran Forkopimda Sumatera Barat yang hadir di lokasi.(TBSB/SK.01)

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan ATR/BPN. yang diikuti oleh admin website PPID dan operator PPID dari seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis terkait pengelolaan website PPID dan tata cara pengisian instrumen e-Monev Komisi Informasi 2026.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber utama, Muhammad Rangga, S.H., M.Si., Kepala Subbagian Layanan Informasi Publik dan Tata Usaha menyampaikan materi mengenai penguatan layanan informasi publik, optimalisasi pengelolaan website PPID, serta pemenuhan indikator penilaian keterbukaan informasi publik sesuai standar yang berlaku.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, sekaligus memastikan keterbukaan informasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA : Miliki dan Edarkan 16 Paket Sabu, Sepasang Kekasih Tak Berkutik Ditangkap Polisi

Melalui pendampingan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, sehingga akses terhadap informasi pertanahan dapat semakin mudah, cepat, dan terpercaya.(EKI)

Keduanya terbukti bekerja sama dalam melakoni bisnis haram tersebut dengan berbagi peran sebagai kurir dan pengedar di wilayah hukum Polres Kampar.
Kasat Reserse Narkoba Polres Kampar, AKP Markus Sinaga mengatakan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi narkoba di wilayah tersebut.

“Menindaklanjuti laporan berharga itu, tim Opsnal Satresnarkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan mendalam hingga berhasil mengendus pergerakan salah satu tersangka,” ujar Markus Rabu (17/6/2026).

Kronologis penangkapan bermula pada Minggu malam, 14 Juni 2026, sekitar pukul 20.40 WIB. Petugas yang sudah bersiaga di lapangan berhasil mencegat dan mengamankan tersangka pria berinisial MN saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon berwarna hijau hitam di lokasi kejadian.

Tanpa perlawanan berarti, MN langsung dikepung oleh tim Opsnal yang dipimpin lwangsung oleh Kasat Resnarkoba demi mencegah tersangka melarikan diri atau membuang barang bukti.

“Petugas kemudian memanggil perangkat desa setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan secara transparan. Dari pemeriksaan badan dan kendaraan MN, polisi menemukan sebuah tas sandang hitam yang di dalamnya menyembunyikan kotak bermerk firetric,” kata Markus.

SELANJUTNYA HAL. 2

Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial MG (27 tahun).Sementara satu pelaku lainnya berinisial RF masih dalam pengejaran dan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasat Reskrim Polres Kampar AKP I Gede Yoga Eka Pranata mewakili Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan, kasus tersebut bermula dari laporan korban yang kehilangan gelang emas seberat 9 gram saat sedang mengendarai sepeda motor, Kamis (11/6/2026) sore.

“Setelah menerima laporan, tim langsung melakukan penyelidikan termasuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian yang menjadi petunjuk penting untuk mengidentifikasi pelaku,” ujar Yoga, Rabu (17/06/2026).

Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi keberadaan salah satu pelaku di sebuah penginapan RedDoorz di Jalan Air Dingin, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Pada Hari Minggu (14/6/2026) sekitar pukul 00.30 WIB, Tim Resmob bergerak dan berhasil menangkap MG tanpa perlawanan.Dari hasil pemeriksaan, MG mengakui melakukan aksi jambret bersama rekannya RF.

SELAJUTNYA HAL. 2

Kegiatan ini dilaksanakan oleh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dengan melibatkan tim pelaksana PTSL, pejabat pengawas, serta pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di lapangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada sejumlah lokasi pelaksanaan PTSL di wilayah Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan Monev bertujuan untuk meninjau progres pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah percepatan guna mencapai target sertipikasi tanah yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk memastikan kualitas data fisik dan data yuridis yang dihasilkan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan terhadap capaian pekerjaan, administrasi kegiatan, kelengkapan dokumen, serta kesiapan tahapan lanjutan hingga penerbitan sertipikat. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan dan tindak lanjut bagi seluruh pelaksana PTSL agar program dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

BACA JUGA : Terkait Verifikasi Lapangan, Kantah Sijunjung Laksanakan Pertimbangan Teknis KKPR untuk PT.SMP

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program PTSL secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat di Kabupaten Sijunjung.(EKI)