Dengan kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN mengajak civitas academica di Sulawesi Selatan untuk aktif membantu menyelesaikan persoalan pertanahan, khususnya mempercepat sertipikasi tanah wakaf melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.

“Dengan kerja sama MoU ini, semoga kekurangan sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di Sulawesi Selatan tahun depan bisa dikeroyok 28 kampus. Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu tahun. Saya mohon bantuan Bapak-Bapak Rektor agar KKN Tematik ini betul-betul memiliki KPI yang jelas dan berdampak kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Menurut Menteri Nusron, capaian sertipikasi tanah wakaf di Sulawesi Selatan masih tergolong rendah. Dari sekitar 18 ribu bidang tanah wakaf yang tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, baru 4.516 bidang atau sekitar 24,87% yang telah bersertipikat. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai sekitar 58%.

Secara nasional, Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh tanah wakaf di Indonesia telah bersertipikat pada 2028. Pelibatan perguruan tinggi melalui KKN Tematik menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat sertipikasi tanah wakaf secara nasional.

Model KKN Tematik sudah berhasil diterapkan oleh Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam waktu tiga bulan, mahasiswa KKN Tematik dari kampus tersebut berhasil membantu penyelesaian sertipikasi 2.487 bidang tanah wakaf.

SELANJUTNYA HAL. 2

“Hari ini bersama Komisi II DPR RI, saya melihat langsung bagaimana pelayanan Kantah, berdialog dengan masyarakat, dan meninjau jika masih ada kendala yang perlu segera diperbaiki,” ujar Wamen Ossy dalam keterangannya.

Wamen Ossy berkeliling bersama Ketua Komisi II DPR RI hingga ke loket-loket yang tersedia di Kantah Kota Batam. Di kesempatan itu, ia juga berdialog dengan masyarakat, bertanya mengenai pengalaman terkait layanan pertanahan.

Hal ini sejalan dengan tujuan kunjungan kerja Komisi II DPR RI, yakni memastikan keberlangsungan pelayanan pertanahan di lapangan. Turut mendampingi dalam peninjauan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin; Tenaga Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Faisal Amrin Bachtiar; dan Kepala Kantah Kota Batam, Yudi Hermawan.

“Semoga pelayanannya bisa membantu, jika ada kendala bisa ditanyakan ke petugas ya Bapak/Ibu, kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan,” ujar Wamen Ossy di hadapan pemohon yang tengah mengurus berkas pendaftaran tanah untuk pertama kali di loket Kantah.

Dalam kesempatan tersebut, juga berlangsung penyerahan tiga Sertipikat Hak Milik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Batam. Sertipikat diserahkan secara langsung oleh Wamen ATR/Waka BPN, Ketua Komisi II DPR RI, dan Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe.

SELANJUTNYA HAL. 2

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (09/07/2026).

“Bagi Bapak Presiden, masalah ketahanan pangan dan swasembada pangan adalah necessary condition, sebuah keharusan dan kebutuhan dalam kondisi situasi global yang tidak menentu ini. Maka kami diperintahkan untuk menjaga dan melindungi sawah-sawah serta lahan pertanian, yaitu dengan keputusan LP2B,” kata Menteri Nusron.

Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah menetapkan target perlindungan LP2B sebesar 87% dari total Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di setiap daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah melampaui target tersebut dengan menetapkan LP2B hingga 88.05%. Keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini lantas diapresiasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan bahwa lahan di luar kawasan LP2B tidak serta-merta dapat dialihfungsikan. “Boleh dipakai, tapi tidak bebas. Tetap harus mengajukan izin penggunaan lahan non-LP2B untuk kepentingan lain. Fungsinya agar tidak ugal-ugalan dalam pengalihan fungsi lahan,” ujar Menteri Nusron.

Di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, beserta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan yang hadir dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota segera mengintegrasikan penetapan LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

SELANJUTNYA HAL. 2

Calon Taruna/i yang nantinya akan bergabung dalam perkuliahan Politeknik Agraria STPN akan dipersiapkan menjadi insan pertanahan dan tata ruang yang dapat berkontribusi ke pembangunan Indonesia.

“Kita harus optimis siapa pun yang akan menjadi calon taruna Politeknik Agraria STPN adalah benar-benar putra-putri terbaik bangsa yang memiliki attitude, knowledge, dan integritas dalam memperbaiki serta mempercepat penyelesaian berbagai program layanan pertanahan dan tata ruang,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Agustyarsyah, saat ditemui di BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, Kamis (02/07/2026).

SPTB Tahun Akademik 2026/2027 diselenggarakan di dua lokasi, yakni Kampus Politeknik Agraria STPN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan BPSDM Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Kabupaten Bogor. Untuk seleksi di DIY, pelaksanaannya berlangsung mulai 1-4 Juli, sedangkan di BPSDM hanya diadakan pada 2 Juli 2026.

“Jumlah pendaftar Politeknik Agraria STPN setiap tahun semakin bertambah. Ketika peserta yang lolos administrasi semakin banyak, kapasitas di Yogyakarta tentu semakin terbatas. Oleh karena itu, kami memanfaatkan fasilitas BPSDM di Cikeas agar proses seleksi dapat berjalan dengan baik,” jelas Agustyarsyah.

Menurut Agustyarsyah, penyelenggaraan seleksi di dua lokasi juga bertujuan menjaga kualitas, objektivitas, dan integritas pelaksanaan ujian dengan metode Computer Based Test (CBT).

SELANJUTNYA HAL. 2

“Tujuan nasionalisme adalah menjadikan kita bangsa yang kuat. Namun, kalau kita tidak memahami seperti apa bangsa yang kuat, kita akan keliru mendefinisikan format nasionalisme yang ingin kita bangun,” kata Menteri Nusron.

Dalam materi bertajuk “Nasionalisme Abad ke-21: Menjawab Tantangan Radikalisme, Perang Ekonomi, dan Perebutan Pengaruh Global”, Menteri Nusron menjelaskan bahwa bangsa yang kuat pada era saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh sistem pemerintahannya. Bangsa yang kuat dilihat dari kemampuannya menghadapi berbagai tantangan global.

Mengutip teori John Mearsheimer, ia menyebut negara yang kuat juga perlu ditopang dengan tiga pilar utama. “Jangan hanya berbicara nasionalisme, tetapi bangun ketahanan pangan, kemandirian energi, dan kemampuan menguasai teknologi. Tanpa itu, bangsa akan mudah bergantung kepada negara lain,” tegas Menteri Nusron yang hadir dalam diklat bersama dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad.

Menurut Menteri Nusron, ketiga pilar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, membangun nasionalisme harus diikuti dengan upaya memperkuat kualitas intelektual.

Di hadapan Sekretaris Dewan Pembina DPP GMPK, H. Chusni Mubarok dan sekitar 200 peserta diklat, Menteri Nusron menitipkan pesan agar mahasiswa terus memperkuat kemampuan intelektualnya. Baginya, mahasiswa punya peran penting menjadi penentu arah pembangunan bangsa.

“Perubahan di dunia itu selalu didahului dengan kebangkitan kaum intelektualnya. Ketika cara berpikir mahasiswa sudah benar, maka saat mereka menjadi birokrat, politisi, pengusaha, maupun profesional, cara berpikir itu akan ikut membentuk kemajuan bangsa,” jelasnya.

Sebelum menutup speech-nya, Menteri Nusron mengajak penerus GMPK untuk meningkatkan kapasitas diri. Bukan hanya faktor intelektual, namun juga memperkuat semangat kebangsaan dan mengambil peran sebagai generasi yang mampu menghadirkan gagasan serta solusi bagi berbagai persoalan bangsa. (MW/FA)

Kegiatan di laksanakan, Rabu (01/07/2026) di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan, diikuti Bupati Sijunjung, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I, serta perangkat daerah dan instansi terkait.

Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah strategis dalam proses pelepasan kawasan hutan yang menjadi bagian dari agenda TORA, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui forum koordinasi ini, seluruh pihak menyamakan persepsi mengenai tahapan pelaksanaan pelepasan kawasan hutan, pemenuhan persyaratan administrasi, serta sinkronisasi data yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses TORA di Kabupaten Sijunjung.

Partisipasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam rapat ini merupakan bentuk komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait dalam mewujudkan Reforma Agraria yang tepat sasaran.

Diharapkan hasil pembahasan ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat penyelesaian pelepasan kawasan hutan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hak atas tanah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sijunjung.(OKI)

Pelayanan pertanahan menurutnya perlu didukung oleh profesionalisme jajaran dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Pelayanan ATR/BPN 80% adalah pelayanan yang bersifat publik sehingga ukuran keberhasilan kita di daerah, baik di Kanwil maupun Kantah adalah jika masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya,” ujar Wamen Ossy di Kantah Kota Bandar Lampung.

Wamen Ossy menilai, salah satu wujud pelayanan yang baik adalah ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait layanan atau program yang dibutuhkan. “Betapa pentingnya fungsi dari loket yang ada di depan sebagai sumber informasi, tempat berkeluh kesah masyarakat, dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber dari solusi yang diharapkan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Bandar Lampung. Dengan didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala dan Kepala Kantah Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, Wamen Ossy melihat aktivitas loket dan proses pencetakan Sertipikat Elektronik warga Lampung yang baru saja selesai melakukan layanan roya.

Wamen Ossy juga berkesempatan menyerahkan 2 (dua) sertipikat BMN milik Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Lampung.

SELANJUTNYA HAL. 2

“Sertipikat Elektronik bisa dilihat di handphone lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Ini lebih simpel karena data batas tanah disimpan secara digital, jadi tanah tak bisa digeser-geser,” ujar Yusuf (37) saat diwawancarai di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jawa Barat.

Keamanan data pertanahan dalam Sertipikat Elektronik dijaga secara berlapis karena data fisik maupun yuridis telah dilindungi dengan sistem enkripsi. Batas bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Elektronik juga telah terintegrasi dalam sistem pemetaan nasional sehingga data pertanahan menjadi lebih akurat dan terhubung.

Yusuf berinisiatif mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku untuk mempermudah akses terhadap layanan pertanahan. Melalui aplikasi tersebut, ia bisa melihat sertipikat tanahnya tanpa harus membawa dokumen fisik ke mana pun ia pergi sehingga proses pengecekan data dapat dilakukan secara cepat dan praktis.

Perasaan serupa juga diungkapkan Ilham (40), yang datang ke Kantah untuk mengambil Sertipikat Elektronik milik keluarganya setelah proses roya selesai dilakukan. Warga Kabupaten Bogor ini merasa, peralihan dari sertipikat analog ke elektronik merupakan langkah positif dalam modernisasi layanan pertanahan.

“Dari analog ke Sertipikat Elektronik sih bagus, bisa dicek juga dari handphone, mudah-mudahan tanah milik orang tua saya jadi lebih aman,” ujar Ilham.

BACA JUGA : Atar Gelar Musnag RKP, Masyarakat dan BPRN serta Pemnag Sepakat Bangun Nagari Lebih Maju

Digitalisasi layanan pertanahan berupa Sertipikat Elektronik menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik di bidang pertanahan. Kehadiran layanan digital diharapkan mampu memberikan kemudahan, efisiensi, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data pertanahan masyarakat. (DR/JR)

Pada kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memuliakan sungai sebagai bagian penting dari kehidupan serta akar peradaban bangsa dan negara.

“Ayo sama-sama kita memuliakan sungai karena memuliakan sungai adalah memuliakan negara. Sungai merupakan akar peradaban dan juga sumber peradaban dari bangsa dan negara kita,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Aksi Gerakan Nasional “AYO Muliakan Sungai” kali ini dimulai dengan menelusuri Sungai Ciliwung yang berlanjut ke pembersihan sampah di sepanjang bantaran serta aliran sungai.

egiatan ini melibatkan Yayasan Bambu Indonesia, berbagai komunitas lingkungan, relawan, generasi muda, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian sungai.

Melihat semangat gotong royong yang mewarnai jalannya kegiatan, Wamen Ossy mengapresiasi Gerakan Nasional “AYO Muliakan Sungai” yang dinilai mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sungai.

SELANJUTNYA HAL. 2

Keduanya terbukti bekerja sama dalam melakoni bisnis haram tersebut dengan berbagi peran sebagai kurir dan pengedar di wilayah hukum Polres Kampar.
Kasat Reserse Narkoba Polres Kampar, AKP Markus Sinaga mengatakan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan maraknya transaksi narkoba di wilayah tersebut.

“Menindaklanjuti laporan berharga itu, tim Opsnal Satresnarkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan mendalam hingga berhasil mengendus pergerakan salah satu tersangka,” ujar Markus Rabu (17/6/2026).

Kronologis penangkapan bermula pada Minggu malam, 14 Juni 2026, sekitar pukul 20.40 WIB. Petugas yang sudah bersiaga di lapangan berhasil mencegat dan mengamankan tersangka pria berinisial MN saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon berwarna hijau hitam di lokasi kejadian.

Tanpa perlawanan berarti, MN langsung dikepung oleh tim Opsnal yang dipimpin lwangsung oleh Kasat Resnarkoba demi mencegah tersangka melarikan diri atau membuang barang bukti.

“Petugas kemudian memanggil perangkat desa setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan secara transparan. Dari pemeriksaan badan dan kendaraan MN, polisi menemukan sebuah tas sandang hitam yang di dalamnya menyembunyikan kotak bermerk firetric,” kata Markus.

SELANJUTNYA HAL. 2