Salah satu pesan yang Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, tekankan dalam Rakor tersebut adalah soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87% LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Pelaksanaan LP2B perlu dikawal agar berjalan seimbang antara visi menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pembangunan di daerah. Menteri Nusron menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya.

Rakor yang diadakan kali ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Melalui pertemuan ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu segera diputuskan,” tutur Menteri Nusron.

SELANJUTNYA HAL.2

Masyarakat yang datang ke Kantah kabupaten Banyumas mengaku terbantu karena tetap bisa memperoleh informasi yang jelas dan terarah, bahkan saat sebagian besar layanan publik libur.

Salah satunya disampaikan oleh Imam Syafii, warga Purwokerto Timur, yang datang untuk berkonsultasi terkait pengurusan waris. Ia mengaku mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari petugas.

“Saya mendapatkan gambaran yang konkret dan koheren tentang bagaimana alur untuk mengurus waris itu. Terus terang saja saya merasa sangat terbantu karena informasinya sangat lengkap juga dan sangat detail,” ujarnya pada Senin (23/03/2026).

Imam Syafii menilai kehadiran layanan di hari libur sangat efektif, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk mengurus administrasi di hari kerja. Menurutnya, pelayanan ini menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat.

“Saya merasa bahwa pelayanan di hari libur sangat efektif karena banyak yang tidak bisa mengurus ketika di hari-hari biasa. Ketika hari libur ternyata masih ada pelayanan, saya sangat terbantu dan saya mengapresiasi kinerja dari petugas yang hari ini bekerja dengan senang hati,” ungkap Imam Syafii.

SELANJUTNYA HAL.2

Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Reforma Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan anggaran serta kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.

“DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ini adalah alat eksekusi kebijakan, kebijakan pimpinan, kebijakan Pak Menteri, bukan hanya dibelanjakan tiap hari atau tiap bulan. Saya ingin Pak Kakanwil memantau seluruh anggaran yang ada harus betul-betul sejalan dengan agenda prioritas nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan yang membuka Rakerda secara daring dari Jakarta.

Sekjen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya keselarasan tiga elemen utama dalam pengelolaan anggaran, yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Kepala Kantor pada masing-masing satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara.

Ketiganya dinilai harus memiliki pemahaman dan pandangan yang sama, serta memastikan setiap belanja negara memiliki kejelasan output dan manfaat. “Tiga elemen jabatan ini harus satu pandangan, jangan hanya percaya saja, tapi harus tahu produknya apa dan output-nya seperti apa,” ujarnya.

Terkait manajemen penyerapan anggaran, Sekjen ATR/BPN mengarahkan agar penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dapat diselesaikan pada Januari. Penyerapan anggaran, menurutnya, harus direncanakan secara bulanan, dilaksanakan tepat waktu, serta tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan kegiatan.

SELANJUTNYA HAL. 2

Kehadiran masyarakat Inderapura di lokasi menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat, bergerak dari titik kumpul Inderapura Bersatu Gudang Garam Muara Sakai menuju PT. Incasi Raya, sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutannya.

Aksi yang digelar siang itu mendapatkan pengamanan dari petugas keamanan, mulai dari Kapolres Pessel AKBP. Derry Indra bersama jajaran Polsek Pancung Soal, dan Polsek Tapan. Serta personil TNI Turun langsung mengawal aksi unjuk rasa.

Ditengah cuaca panas ratusan masyarakat Inderapura, gunakan pengeras suara Toa berdiri diatas mobil, perwakilan pengunjuk rasa menampaikan tuntutan.

Koordinator Lapangan Lucky Andesco, dalam orasinya mengatakan, aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk perjuangan masyarakat Inderapura, untuk menuntut hak Masyarakat. Dikatakan Lucky, masyarakat Inderapura memintak pada pimpinan PT. Incasi Raya Group agar bisa hadirkan kebun plasma masyarakat 20 %, dari HGU PT. Incasi Raya.

Menurutnya, kebun plasma adalah hak masyarakat Inderapura yang harus disiapkan oleh pihak perusahaan. “Kita mintak pimpinan PT. Incasi Raya bisa menunjukkan mana lokasi kebun plasma 20% itu, ” sampai Lucky.

SELANJUTNYA HAL. 2

Neldadwenti dalam kesempatan itu mengatakan, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan, salah satu diantaranya melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif, karena hal ini dinilai penting untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Neldaswenti yang populer dengan panggilan Ny.Eti Zohirin selanjutnya menegaskan, kalau kita berkata secara jujur, ekonomi kreatif juga erat kaitannya dengan dukungan infrastruktur, khususnya akses jalan yang memadai.

“Untuk itu, kami dari DPRD Sumbar Dapil VI sebanyak tiga orang anggota sudah menganggarkan sekitar Rp.8,- Miliar untuk perbaikan jalan provinsi Guguak Cino Tanjung Barulak ke Sawahlunto, Insya Allah September ini mulai dikerjakan,” ujarnya dihadapan penggiat ekonomi kreatif.

Lebih lanjut Neldadwenti dari Fraksi PPP ini mengatakan, selain masalah ekonomi kreatif, menyangkut sektor olahraga juga diperhatikan, semulanya kita metencanakan Tuan Kadhi 10 K. “Tetapi ada saran dari Kadis Parpora Tanah Datar agar diperluas menjadi Pagaruyung 10 K,”

Terkait dengan saran Kadis Parpors tersebut, kits bisa saja mengalokasikan Dana Pokir untuk itu, asal saja Bupati Tanah Datar menyetujuinys.”Kita oke oke saja, namun tentu juga harus dibantukan dana oleh Dinas Parpora dalam penyelenggaraannya,” tambah Neldaswenti.

BACA JUGA : Terkait Kasus Kematian Kacab BRI, Polisi Amankan Empat Terduga Pelaku Penculikan Korban

Sedangkan, Narasumber Ny. Agustin dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, menjelaskan Perda ini diperlukan sebagai landasan hukum agar setiap daerah bisa mengembangkan potensi ekonomi kreatif sesuai keunggulan masing-masing.(WD)

BACA JUGA : Tragedi Penembakan Tiga Polisi di Lokasi Sabung Ayam, Pengadilan Militer Vonis Terdakwa Hukuman Mati

“Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu (terkait kepemilikan tanah) yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” ucap Menteri Nusron.

Di hadapan lebih dari 40 awak media, Menteri Nusron menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataan yang ia lontarkan adalah negara tidak serta-merta memiliki tanah masyarakat, melainkan bertugas mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah yang dimilikinya.

“Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah telantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” terang Menteri Nusron.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi kemakmuran rakyat. Sebagai ketentuan tambahan, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 2 ayat (1).

“Kami menyadari dan mengakui bahwa pernyataan (terkait kepemilikan tanah) tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya disampaikan, apalagi oleh seorang pejabat publik, karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Ia berharap, dengan penjelasan yang disampaikan hari ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kepemilikan tanah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Menteri Nusron juga mengajak semua pihak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif.

“Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami,” pungkas Menteri Nusron (GE/YZ/JR)

BACA JUGA : Diduga Sering Lakukan Pungli, Polisi Bekuk Dua Pelaku Premanisme di Jalan Raya Koto Baru

Keempat terduga pelaku tersenut diamankan oleh tim pada saat melakukan pesta yang diduga sabu di dalam rumah milik orang tua inisial DP di Jorong Tiga Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Kapolres Tanah Datar Kapolres AKBP Nur Ichsan Dwi Septiyanto, S.H., S.I.K., M.I.K. melaui Kasat Res Narkoba AKP Muhammad Arvi, S.H., MH, membenarkan jika pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap empat laki-laki, terkait pesta sabu tersebut.

“Benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025, Jajaran Sat Res Narkoba Polres Tanah Datar telah berhasil mengamankan empat orang laki-laki di dalam rumah milik orang tua inisial DP di Jorong Tiga Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar” ujar AKP Arvi.

Pada saat mengamankan keempat terduga pelaku, Tim juga melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat setempat.Hasilnya, dari keempat terduga pelaku berhasil ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket yang di duga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital serta 1 (satu) set alat hisap jenis sabu/bong.

Pada saat ini, untuk keempat terdua pelaku beserta barang bukti yang diamankan sudah berada di Polres Tanah Datar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui, untuk terduga DP dan YA merupakan Residivis dari kasus Penyalahgunaan Narkoba.

“Dari pengungkapan kali ini kita bisa melihat bahwasanya untuk bahaya penyalahgunaan narkoba ini sudah menyebar ke seluruh kalangan masyarakat, untuk itu kami dari Jajaran Sat Res Narkoba Polres Tanah Datar menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Tanah Datar untuk selalu mengawasi keluarga dan sekitarnya agar tidak terjerumus dalam perilaku Penyalahgunaan Narkoba ini,” tutup AKP Arvi.(WD)

BACA JUGA : Kapolres Tanah Datar Gelar Konfrensi Pers, Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Karung Ditangkap,

Dalam sambutannya, Ossy Dermawan menyampaikan pentingnya peran MPPP dan MPPW dalam membina serta mengawasi PPAT di seluruh Indonesia. “Dengan jumlah PPAT yang mencapai lebih dari 22.288 orang, ditambah 2.100 calon PPAT baru yang lulus ujian tahun 2024, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat agar layanan pertanahan berjalan sesuai aturan dan dapat dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi dilantik sebagai Ketua MPPP. Wamen ATR/Waka BPN berharap atas pelantikan serta kepengurusan MPPP dan MPPW, pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tegas.

Para MPPP dan MPPW juga Ossy Dermawan harapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Laporan pengawasan harus dilakukan secara berkala dan akurat, serta sanksi terhadap pelanggaran harus ditegakkan dengan jelas agar PPAT tetap menjaga standar tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Sinergi antara PPAT dan Kementerian ATR/BPN ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel. “Pelayanan yang bersih dan profesional akan berdampak positif bagi masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola agraria yang lebih baik,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Hadir dalam pelantikan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Pengurus Ikatan PPAT. (JM/RT)9

BACA JUGA : Mutasi Kembali Bergulir, Bupati Eka Putra Lantik Enam Pejabat Manajerial

Kegiatan Jalan Santai Gebu Minang yang diselenggarakan Karang Taruna Perintis Harapan Koto Gadang Hilir Nagari Padang Ganting ini diikuti sekitar 600 peserta, dari berbagai jorong di Padang Ganting dan Atar dihadiri Wali Nagari Padang Gantiang dan pemuka masyarakat laiinnya.

Legislator DPRD Tanah Datat Wadra Wati dalam kesempatan tersebut mengatakan, dalam kegiatan Jalan Santai Gebu Minang ini mari terus kita jaga kekompakan dan keamanan, jangan ada saling menyalahkan diantara kita, karena hal tersebut akan memicu perpecahan.

Sesuai dengan tujuan kegiatan ini selain untuk meningkatkan kesehatan juga untuk meningkatkan silaturrahmi antara sesama warga, jadi mari kita bangun nagari ini secara bersama dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan.

Sementara Wali Nagari Padang Gantiang Harmansyah yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini dalam rangkaian meningkatkan kesehatan masyarakat, karena dengan berjalan santai Insya Allah kita bertambah sehat.

“Kepada peserta diharapkan tetap menjaga keselamatan berlalu lintas dengan tetap berjalan di sebelah kiri, dengan kata lain jangan sampai mengganggu kelancaran berlalu lintas,” kata Harmansyah menambahkan.

Kegiatan Jalan Santai Gebu Minang dengan reute Guguak Pinang Bulek, Kubu, Padang Data, Simpang Masjid Syuhadak, Bandar Bajaruang, kembali ke Padang Data, Kubu dan berakhir di Guguak Pinang Bulek Koto Gadang Hilia.(WD)

BACA JUGA : Cabuli Anak Bawah Umur, Seorang Pemuda Terancam Hukuman Maksimal 15 Tahun Penjara

Kali ini TKP (Tempat Kejadian Perkara) penangkapan berada di Counter Handphone 194 Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh. Terduga Rie telah terbukti secara sah saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan oleh personil kepolisian diduga akan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu.
Kapolres AKBP Wahyuni Sri Lestari, S.I.K.M.H melalui Kasat Narkoba Iptu Aiga Putra menuturkan penangkapam terhadap tersangka Rie berawal dari adanya laporan yang menerangkan akan adanya transaksi narkotika disekitaran lokasi penangkapan.

”Kita langsung respon dan menyebar anggota di lokasi, dan ternyata benar sesuai ciri-ciri yang kita terima tersangka sudah kita amankan,” ungkap Aiga.

Ditambahkan Iptu Aiga, tersangka Rie sempat mengelak tuduhan yang ditimpakan kepadanya saat disergap, namun ketika polisi menggeledah jok sepeda motor tersangka polisi menemukan satu kantong kresek yang berisikan dua paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok HD dan delapan paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Luffman warna merah.

Menurut pengakuan tersangka, aksinya menjual narkotika kali ini sudah yang ke tiga kalinya, dirinya juga mengakui mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Adam (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,-

”Saat ini tersangka sudah menjalin pemeriksaan dan kita masih melakukan pendalaman sejauh mana keterkaitan tersangka dengan tersangka Adam yang berstatus DPO, ” tutup Aiga.

Selain total 10 paket narkotika jenis sabu, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Xeon serta satu unit handphone merk OPPO. (hms/sk.01)