SABANA KABA, Tanah Datar—Dipimpin Ketua Anton Yondra, SE, MM, DPRD Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama, Selasa (08/09/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir mengikuti rapat paripurna.
Anton menjelaskan, agenda utama rapat hari ini mendengarkan Pandangan Umum delapan fraksi DPRD Tanah Datar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan dan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
Delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umum masing-masing yakni Fraksi NasDem dengan juru bicara Junaidi Dt. Rajo Mangkuto, Fraksi PPP dengan juru bicara Agus Tofik, Fraksi Ummat Golkar dengan juru bicara Donal Martin, serta Fraksi PKS dengan juru bicara Jamal Ismail, S.Sos.I., M.Pd.
Selanjutnya, pandangan umum juga disampaikan Fraksi Gerindra dengan juru bicara Mulyani, Fraksi PKB dengan juru bicara Yonnarlis, SHI, Fraksi PAN dengan juru bicara Nofrizal, ST, serta Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat dengan juru bicara Asrul Jusan.
Juru bicara Fraksi PKB Yonnarlis dalam Pandangan Umum Fraksinya menyampaikan, setelah mencermati dan mempelajari secara seksama materi Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 tersebut, Fraksi PKB mencatat tingkat kemiskinan diperkirakan bergeser dari rentang target 3,07-3,35 persen menjadi 3,28 persen.
Sementara Indeks Gini Rasio melebar dari 0,26 menjadi rentang 0,255-0,218 persen, yang mengindikasikan masih adanya potensi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.
BACA JUGA : Peduli Warga Binaan Kurang Mampu, LBH Dalimos Fiat Yustitia Jalin Kerjasama dengan Rutan Batusangkar
“Untuk itu, Fraksi PKB meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan program-program pembangunan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2026 benar-benar berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan mampu mempersempit kesenjangan antar wilayah nagari,” tambah Yonnarlis.(WD)
