ISABANA KABA, Tanah Datar—DPRD Tanah Datar dibawah pimpinan Ketua Anton Yondra, SE, MM menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Pandangan 8 Fraksi, terkait pembahasan Ranperda tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2025-2029 di gedung dewan setempat, Rabu 09/07/2025).
BACA JUGA : Rapat Bersama Banggar DPR RI, Sekjen Kementerian ATR/BPN Optimis Ada Peningkatan PNBP 2026
Fraksi Gerindra dengan Juru Bicara Surva Hutri dalam kesempatan tersebut mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah mensiasati menentukan voting atau penentuan zona pembangunan yang prinsipnya berwawasan lingkungan dengan banyaknya permasalahan kapal batas baik Nagari Kecamatan maupun Kabupaten Tanah Datar.
“Permasalahan tersebut tidak hanya dalam daerah, tetapi juga menyangkut dengan daerah lain, karena tidak adanya tapal batas atau tanda berupa patiok, mengingat yang ada hanya menyebutkan Nagari A, Kecamatan B ada dalam Kabupaten Tanah Datar,” tambah Surva Hutri.
Fraksi Gerindra juga meminta Kepala Daerah dapat menjelaskan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RPJMD dan memastikan bahwa RPJMD dapat diukur dan dievaluasi pencapaiannya serta meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di daerah.
Sedangkan Fraksi PKB dengan Juru Bicara Yonnarlis mengusulkan penguatan ekonomi keumatan berbasis Pesantren melalui UMKM Pertanian, Peternakan, Perdagangan dan Produksi Halal untuk kemandirian ekonomi pesantren selanjutnya.
“Fraksi PKB juga mendorong pemerataan pembangunan sarana pendidikan keagamaan, jalan, air bersih dan fasilitas publik ke seluruh Nagari,” kata Yonnarlis Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan 3 ini menambahkan.
Ikut memberikan Pandangan Umum 6 Fraksi lainnya dihadapan Bupati Tanah Datar Eka Putra masing-masing Fraksi Nasdem Junaidi Dt.Rajo Mangkuto, PKS Adip Fadhil, Ummat Golkar Herman Sugiarto, PAN Felly Endra, PPP Zulhadi serta Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat Syafril.(WD)
