SABANA KABA, Tanah Datar—Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar menyampaikan Pandangan Umum di ruang sidang utama DPRD setempat, Selasa (20/10/2026), sebagai tindak lanjut dari penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Ranperda APBD tahun 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita.
Ketua Fraksi PKB Indra Gunalan, S.AP mempercayakan penyampaian Pandangan Umum kepada Zaipul Imra memandang APBD sebagai amanah rakyat. Setiap rupiah yang dihimpun dari masyarakat dan dari transfer pemerintah pusat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi nagari yang nyata dan dapat dirasakan.
“Pandangan ini kami sampaikan dalam semangat kemitraan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif,” kata Zaipul melajutkan.
Fraksi PKB menyatakan, berdasarkan dokumen yang kami terima, Ranperda APBD tahun anggaran 2027 disusun dengan berpedoman pada PP Nomor 12 tahun 2019, Permendagri nomor 77 tahun 2020, Permendagri nomor 17 tahun 2026, Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tanggal 5 Agustus 2026, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tentang Rancangan Alokasi Transfer ke daerah.
Zaipul selanjutnya mentampaikan, fraksi kami mencatat gambaran umum sebagai berikut, Pendapatan Daerah Rp.1.115.275.780.219,00, Belanja Daerah Rp.1.148.744.457.312,00. dan Defisit sebesar Rp.33.468.677.093,00, yang ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya sebesar Rp.35.468.677.093,00 setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp.2.000.000.000,00, sehingga Silpa tahun berkenaan nihil.
Fraksi PKB menilai arah kebijakan dan tema pembangunan 2027, yaitu perkuatan fondasi transformasi sektor unggulan, pertumbuhan ekonomi, dan pemulihan pascabencana, sudah sejalan dengan RPJMD 2025–2029 dan kebutuhan masyarakat.
Namun, kami menilai angka-angka dalam Ranperda ini perlu dikaji lebih dalam agar benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Untuk itu, Fraksi PKB menyampaikan pandangan sebagai berikut, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.200.771.591.077,00 atau sekitar 18 persen, Pendapatan Transfer sebesar Rp.914.004.189.142,00 atau sekitar 82 persen, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.500.000.000,00.
Ikut memberikan Pandangan Umum Fraksi Nasdem dengan juru bicara Adri Jinil, Gerindra Surva Hutri, Perjuangan Nurani Demokrat Wendri Aswil, PAN Iswandi Putra, PPP Zulhadi, Ummat Golkar Masnefi serta Fraksi PKS langsung diserahkan ke pimpinan, karena sedang mengikuti Bimtek Partai.(WD)
