Sabana Kaba, Tanah Datar—Ratusan tenaga honorer kategori 2 yang berasal dari guru honorer dan tenaga medis honerer mendatangi DPRD Tanah Datar untuk melakukan unjuk rasa, menuntut peningkatan kesejahteraan diangkat menjadi PNS. Sebelumnya, tenaga honerer ini juga melakukan hal yang sama ke Kantor Bupati Tanah Datar, Kamis (20/9).
Di Kantor Bupati para pendemo diterima oleh Sekda Drs. Hardiman, sementara di gedung DPRD rombongan diterima oleh Ketua DPRD Anton Yondra, Wakil Ketua Irman dan Saidani serta sjumlah anggota DPRD. Kehadiran mereka di DPRD mendapat pengawalan anggota Pilres Tanah Datar dan anggota Satpol PP Tanah Datar.
Para pengunjuk rasa menyampaikan orasi secara bergantian dihadapan anggota DPRD dan Kepala Dinas Dikbud Tanah Datar Lisda. M dan Ketua PGRI Tanah Datar inhendri Abbas. Pada dasarnya pera pengunjuk rasa menuntut delapan poin yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
Delapan poin yang dituntut itu masing-masing meminta Pemerintah Daerah dan Dinas terkait agar mengakui mereka sebagai Tenaga Honorer Kategori 2 Tanah Datar yang telah mengabdi sejak tahun 2004, membedakan antara tenaga honorer K 2 dengan tenaga honorer non kategori dan memprioritaskan pengangkatan honorer K II menjadi PNS.
Kecuali itu pengunjuk rasa juga menuntut kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk tidak mengangkat CPNS di Tanah Datar, sebelum honorer K2 diangkat menjadi PNS, untuk memberikan uang transportasi sesuai UMR daerah lain di Sumbar, memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang semena -mena terhadap honorer K2 serta membedakan uang transportasi antara honorer K2 dan honorer non kategori serta melindungi hak-hak mereka.
Ketua DPRD Anton Yondra dalam kesempatan itu mengatakan, DPRD sudah memahami, namun kita semua tahu ada yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan ada pula yang mejadi wewenang daerah, berkaitan dengan kewenangan daerah kita akan membantu meperjuangkan aspirasi kawan2 dari Guru Honorer Kategori2.
“Kami memahami dan cukup prihatinkan dengan nasib kawan2, untuk itu uang transportasi akan kita pemperjuangkan dari Rp.20.000,-menjadi Rp. 30.000, -perhari,” kata Anton Yondra sambil meminta persetujuan anggota DPRD Tanah Datar lainnya.(Mit/WD)
