SABANA KABA, Tanah Datar—BPRN (Badan Permusyawartan Nagari) Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo kembali menggelar Musnag (Musyawarah Nagari) tetkait penyusunan RKP Tahun 2026 dan DU RKP tahun 2027 di Jantor Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko, Senin (07/07/2025 yang dibuka langsung oleh Ketua BPRN Zulkifli.
BACA JUGA : Sadis, Seorang Nelayan Tua di Tepi Danau Siingkarak Tega Cabuli Empat Anak Bawah Umur
Ketua BPRN Tigo Jangko Zulkifli dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan Musyawarah Nagari hari ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Jorong yang diadakan pada masing-masing jorong dalam Nagari Tigo Jangko.
“Dalam musyawarah jorong tersebut, kita telah menggali segala potensi dan telah menyepakati skala prioritas untuk dibawa ke musyawarah nagari, mudah-mudahan apa yang telah disepakati tersebut dapat dimatangkan hari ini untuk penyusunan RKP tahun 2026 dan DU RKP tahun 2027,” harap Ketua BPRN Zulkifli.
Sementara Wali Nagari Tigo Jangko Mustafa Kamal, S.Pd.I dalam sambutannya mengharapkan peserta Musnag dapat mengemukakan usulan dan gagasan yang akan membawa kemajuan serta memberikan konstribusi untuk nagari kita dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2026 serta tahun 2027.
“Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami perhatikan dan kami lihat masyarakat sangat antusias dan sangat luar biasa sekali, dengan harapan nantinya dapat menyampaikan atau memberikan masukan-masukan atau terobosan-terobosan untuk negari kita pada tahun 2026 nanti,” kata Wali Nagari Mustafa Kamal menambahkan.
Ia juga berharap masukan-masukan kepada peserta Musnag dalam nengatasi permasalahan-permasalahan di dalam nagari, baik masalah kenakalan remaja, masalah ekonomi maupun masalah stunting yang akan mempengaruhi pertumbuhan generasi muda kedepannya.
Sedangkan Anggota DPRD Tanah Datar Asrul Jusan, menyikapi tentang persoalan-persoalan yang disampaikan Ketua BPRN maupun Wali Nagari Tigo Jangko tadi, mari kita bahas bersama-sama di dalam Musnag ini bisa bermusyawarah untuk mencapai suatu kegiatan yang akan kita rumuskan bersama-sama, demi kemajuan nagari kedepan.
Ia menyebut, APBD Tanah Datar tahun 2025 ini juga mengalami penurunan yang cukup besar, sebahagian besar hanya digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk pembangunan infra struktur sangat minim sekali, bahkan Pokir Anggota DPRD tidak ada sama sekali.”Mudah-mudahan pada perubahan anggaran APBD 2025 atau APBD tahun 2026 kembali tersedia,” tambah Asrul Jusan.(WD)
