Sabana Kaba, Tanah Datar—Kisruh DPC PPP Tanah Datar dengan PAC se Kabupaten Tanah Datar masih belum tuntas, ada yang memperkirakan peristiwa yang diawali unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Batusangkar ini bakal berlanjut ke ranah hukum, jika sengketa politik antara kedua belah pihak tidak menemui titik terang.
Bendahara DPC PPP Tanah Datar Arianto ketika menjawab pertanyaan awak media mengatakan, persoalan penyalahgunaan uang organisasi yang dipermasalahkan sejumlah PAC PPP Tanah Datar itu sudah biasa, wajar saja dalam suatu organisasi terjadi ketidakpuasan dan berlanjut dengan pengaduan terhadap Pengurus DPC PPP Tanah Datar.
“Seandainya keuangan organisasi diperiksa pihak yang berkompeten, kita siap saja untuk itu, karena segala bentuk administrasi cukup lengkap,” kata Arianto yang juga anggota DPRD Tanah Datar dari Fraksi PPP ini ketika ditemui di gedung dewan, Kamis (25/7).
Dikatakan, terjadi ketidaksenangan sejumlah pengurus PAC tersebut tifak tertutup kemungkinan sebagai rentetan dari Pemilu Legislatif bulan April 2019 lalu. Atau mungkin saja ada sebahagian yang kurang “tersapa” oleh Ketua DPC PPP, sehingga dicarilah sesuatu seperti yang terjadi beberapa hari belangkangan.
Seperti diberitakan sebelumnya, 10 PAC PPP dari 10 Kecamatan di Kabupate Tanah Datar mendatangi Kejari Tanah Datar yang diterima langsung oleh Kajari M.Fatria di ruang pertemuan Kejari setempat.
Dalam kesempatan itu dilaporkan, Pengurus DPC PPP Tanah Datar tidak transparan dalam sektor keuangan, bahkan disebut-sebut ada sebahagian dana dari APBD Tanah Datar yang diduga digunakan pengurus secara fiktif.(WD)