Sabana Kaba, Padang–Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan solusi terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online SMA di Padang Panjang, usai menerima Wako Padang Panjang Fadly Amran, Jumat, (10/7), di Padang.
BACA JUGA : Simpan Ganja dalam Jaket, Pria AH Diamankan Tim Tarantula Polres Tanah Datar
Kehadiran Wako Fadly Amran di ruang Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai wujud kepedulian terhadap kelangsungan pendidikan warganya, terutama bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK di Padang Panjang.
Menurut Fadly persoalan kelangsungan pendidikan masyarakat Padang Panjang membuat dia berinisiatif menemui Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Kewenangan SMA/SMK berada di provinsi tapi ketika pakai zonasi, maka itu ada kewenangan Pemko melalui Dinas Pendidikan.
Didatangi Walikota Padang Panjang, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi atas proaktifnya Fadly Amran yang berjibaku mengadu kewenangan yang dimilikinya terkait pendidikan ini.
“Saya apresiasi Pak Walikota Padang Panjang, yang memiliki perhatian soal pendidikan masyarakatnya. Kisruh PPDB Online ini terkait soal surat keterangan domisili, sekarang saya terima saran Wako Padang Panjang untuk solusi masuk SMA sederajat ini,” ujar Irwan Prayitno.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Padang Panjang M. Ali Tabrani mengatakan, hasil dari pertemuan itu, Gubernur memberi izin untuk menambah lokal belajar SMA di Padang Panjang sebanyak tiga kelas, satu kelas untu SMA Negeri 1 dan dua kelas untuk SMA Negeri 2.
“Pak Gubernur memberi apresiasi kepada Pak Walikota kita, atas inisiatif beliau menemui Pak Gubernur secara langsung terkait kegelisahan masyarakat Padang Panjang yang merasa was was anak mereka tidak dapat sekolah,” kata Tabrani kepada awak media usai menemui Gubernur Sumbar bersama Wako Padang Panjang.
Untuk itu pula tambahnya, secara prinsip Pak Gubernur sudah mengizinkan adanya tambahan kelas untuk SMA di Padang Panjang. “Nanti teknisnya kita tindaklanjuti beberapa hari ke depan. Mekanismenya tetap sistim zonasi,” jelas Tabrani.
Tabrani berpesan kepada orang tua wali murid untuk taat kepada sistem zonasi ini. “Jangan ada pula yang membuat surat keterangan domisili yang tidak benar, untuk mendapat anak sekolah,” tutur Tabrani berharap.(SK.01)
