SABANA KABA, Pariangan—Pelaksanaan Musnag (Musyawarah Nagari) RKP di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan boleh dibilang tampil beda, jika divandingkan dengan nagari-nagari lainnya di Kabupaten Tanah Datar. Di nagari lain terfokus kepada anngota BPRN, Lembaga Unsur dan tokoh masyarakat semata, tetapi di Pariangan mewajib 5 orang sarjana setiap jorongnya.
BACA JUGA : Audiensi Wali Kota Bekasi, Menteri Nusron Tekankan Kerja Sama untuk Percepat Sertipikasi Aset Pemkot
“Berangkat dari pengalaman dua tahun menjadi wali nagari, belum banyak perencanaan yang tepat sasaran atau belum mendatangkan hasil maksimal terhadap peningkatan pembangunan di nagari,” kata Wali Nagari Pariangan Tasman, SE, Akt. Ketika memberikan kata sambutan dalam acara Musnag RKP Nagari Pariangan, di aula kantor wali nagari setempat, Rabu (25/06/2025).
Dikatakan, tanpa memgecilkan arti dari peserta Musnag lainnya, kita berharap dengan melibatkan sarjana 5 orang perjorong, usulan dan gagasan yang disampaikan akan lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya, mengingat dengan disiplin ilmu yang mereka miliki diharapkan dapat nembawa perubahan bagi nagari Pariangan kedepannya.
“Harapan saya, jangan sampai Musnag yang kita gelar hari ini hanya sekedar menjalankan rutinitas tahunan semata. Kita sudah menghabiskan waktu dan menguras pemikiran-pemikiran, tetapi setelah dilaksanakan tahun depan, hasilnya tidak seperti yang diharapkan,” kata Tasman yang bicara blakan-blakan demi perubahan nagari Pariangan.
Kepada peserta Musnag RKP, Wali Nagari mengingatkan agar perencanaan dalam diskusi kelompok tetap memperhatikan tentang kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, mari kita rencanakan progran yang bersifat padat karya, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat yang ada di nagari.
Sebelum membuka secara resmi pelaksanaan Musnag RKP Pariangan, Wakil Ketua BPRN Aswardi Dt.Tunaro Nan Kuniang mengatakan, dalam Musnag hari ini yang perlu menjadi catatan atau masuk skala prioritas menyangkut dengan peningkatan agama, adat dan budaya.
Ia juga mengingatkan, ada hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam mengajukan kegiatan-kegiatan, terutama dalam menyimak kebijakan pemerintah saat ini yang mengarah kepada perekonomian, sebab dana desa itu sekarang yang kurang dari satu miliar, 20% harus disalurkan kepada ketahanan pangan artinya apa, kalau kami melihat peningkatan perekonomian harus dipikirkan jadi dalam berdiskusi nanti.
Hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Tanah Datar Saidani Imam, SP, yang mewakili Kepala OPD, Forkopinca dan undangan lainny.(WD)
