Sabana Kaba, Tanah Datar—Fraksi Partai Golkar DPRD Tanah Datar mempertanyakan tentang adanya Calon Legislatif tahun 2019 yang membuka acara resmi pemerintah berupa Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) pencelupan benang dengan pewarna alami di Tanjung Modang Kecamatan Lintau Buo Utara.
Pertanyaan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Ir.Syamsul Bahri Oesoer dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018 di gedung dewan setempat, Rabu (26/9).
Menurut Fraksi Partai Golkar, pada Senin tanggal 24 September 2018, Kementerian Perindustrian RI dan Pemda Tanah Datar melaksanakan Diklat pencelupan benang dengan pewarna alami di Tanjung Modang Lintau Buo Utara.
Diklat tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Dekranasda Tanah Datar Ny.Emi Irdinansyah Tarmizi yang juga merupakan seorang Caleg untuk DPRD Propinsi Sumatera Barat pada Pemilu Legislatif tahun 2019. Diklat tersebut adalah acara resmi pemerintah dan Pemda Tanah Datar yang anggarannya berasal dari pemerintah.
Berkenan dengan itu, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa acara Diklat tersebut tidak sepantasnya dibuka secara resmi oleh seorang Calon Legislatif, yang dilaksanakan dalam masa jadwal kampanye, apalagi yang bersangkutan datang dengan menggunakan fasilitas Negara, berupa kendaraan dinas jabatan roda empat.
“Untuk itu Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang,” kata juru bicara Fraksi Partai Golkar Syamsul Bahri Oesoer berpesan kepada Wabup Zuldafri Darma yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Fraksi Partai Golkar juga memperoleh informasi, beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Abdul Hakim, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Datar melalukan studi banding ke luar negeri, Brunei Darussalam. Apakah studi banding ini menggunakan dana daerah, apabila menggunakan dana daerah apa pos anggarannya.
“Apa tujuan dan apa hasil yang dicapai dari kegiatan studi banding tersebut untuk Kabupaten Tanah Datar serta dalam kapasitas apa Ketua Tim Penggerak PKK ikut dalam studi banding tersebut,” kata juru bicara FPG menambahkan.
Sementara Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Afrizal Moetwa mengkhawatirkan terhadap peredaran Narkoba di Kabupaten Tanah Datar, dengan banyaknya kasus-kasus Narkoba. Hal ini perlu penjelasan tentang pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Tanah Datar, karena Dinas belum punya kapasitas dan kapabilitas untuk menanganinya.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Eri Hendri meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan daftar rincian anggaran perubahan, jika tidak diberikan Fraksi Demokrat akan meralat semua rangkaian kegiatan pembahasan anggaran perubahan.
Ikut menyampaikan Pemandangan Umum dalam kesempatan itu Fraksi PPP dengan juru bicara Arianto, Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Helida Algamar, Fraksi Bintang Nasdem dengan juru bicara Rasman Dt.Mudo, Fraksi PAN dengan juru bicara Alumuhar St.Tunaro, Fraksi PKS dengan juru bicara Istiqlal dan Fraksi Partai Hanura dengan juru bicara Haikal.(WD)
