Sabana Kaba, Solok—Meskipun sudah 75 tahun Indonesia Merdeka, namun Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok masih sulit “Ditampuah Roda” karena jalan kesana belum mendapat, apalagi pengaspalan. Kesemuanya ini terungkap ketika rombongan Wagub Sumbar Nasrul Abit berkunjung ke nagari tersebut, Senin (10/8).
BACA JUGA : Pasca Pengambilan Swab Kontak Covid 19, Ini Hasil yang Diterima Dinkes Tanah Datar
“Berkunjung ke Garabak Data memang cukup menyedihkan, karena sekarang infrastruktur masih dari yang diharapkan, jalan menuju kesana masih jalan tanah yang cukup licin dan sulit ditempuh kendaraan roda empat,” kata salah seorang pejabat eselon III yang ikut mendampingi Wagub ke Garabak Data.
Dikatakan, dalam kunjungan tersebut Wali Nagari Garabak Data Pardinal, masih berharap peningkatan status jalan, karena merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Permasalahan jalan ini sudah lama menjadi keluh kesah masyarakat, terutama memperlancar hubungan dengan pihak luar.
“Akibat sulitnya akses transportasi ini harga berbagai barang kebutuhan dasar di daerah yang dilingkupi kawasan hutan lindung ini cukup tinggi. “Semen disini Rp. 125.000,- satu sak, bensin Rp. 15.000,- per liter, mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Wagub, ada perubahan nantinya,” harap Pardinal seperti dituturka pejabat tersebut.
Ia juga mengutip harapan dari seorang tokoh masyarakat, M. Dahar Dt. Rajo Intan yang menuturkan agar akses jalan yang berada di kawasan hutan lindung, jangan sampai menjadi penyebab masyarakat di daerah ini tidak bisa mengenyam kehidupan yang lebih layak.
Terkait pembangunan infrastruktur jalan dari Nagari Talang Babungo menuju Nagari Garabak Data, yang melalui kawasan hutan lindung, Wagub Nasrul Abit mengatakan bahwa saat ini sedang diupayakan perizinannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2019 kemaren sudah selesai DED-nya, proses selanjutnya adalah mengurus hutan lindung, kemudian 2021 Insya Allah sudah bisa dimulai.
Meski demikian pihaknya berharap agar masyarakat tidak beranggapan pemerintah tidak bekerja, karena ini juga menyangkut kemampuan keuangan daerah. Untuk itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Tugas kita di pemerintahan adalah membangun daerah tertinggal, kalau kota apa lagi yang mau dibangun.(SK.01)
