SABANA KABA, Tanah Datar—DPRD Tanah Datar kembali menggelar rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua Nurhamdi Zahari didampingi Wakil Ketua Kamrita, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Delapan Fraksi terhadap Ranperda Nota Keuangan Bupati Tanah Datar tahun 2026 di ruang sidang utama, Rabu (05/10/2025).
Dihadiri Wabup Ahmad Fadly, Fraksi Partai Gerindra dengan Juru Bicara Surva Hutri mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat belanja di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, Fraksi minta agar alokasi anggaran tersebut dilaksanakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran sehingga benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga menyampaikan tentang Pertumbuhan Belanja Modal yang Terukur dan Produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan belanja modal mengarah kepada program yang memiliki nilai tambah ekonomi serta mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor, khususnya pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra memandang penting penerapan skema Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas fiskal. Namun demikian, perlu disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar pelaksanaannya berjalan optimal dan tidak menimbulkan kesenjangan fiskal antar wilayah.
Fraksi Partai Gerindra juga mendukung langkah pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi tata kelola investasi dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien. Fraksi menekankan agar reformasi tersebut juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat lokal secara aktif.
Sementara Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat dengan Juru Bicara Wendri Aswil juga mendorong Pemerintah Daerah agar arah kebihakan dan prioritas yang akan ditetapkan mencerminkan upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
BACA JUGA :Mengenal Desa Nunuk Baru di Majalengka, Reforma Agraria Jadi Akhir Perjuangan Jaga Warisan Leluhur
Ikut memberikan Pandangan Umum enam fraksi lainnya, masing-masing Fraksi PKS, Ummat Golkar, PAN, PKB, PPP serta Fraksi PKB.(WD)
