Sabana Kaba, Tanah Datar—Fraksi Partai Golkar DPRD Tanah Datar mempertanyakan tentang peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tanah Datar setiap tahunnya baru sekedar dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), karena target yang digambarkan dalam Ranperda APBD 2019 mengalami penurunan.
Pertanyaan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Ir.Syamsul Bahri Oesoer dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar tentang APBD tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat, Rabu (7/11).
Menurut Fraksi Partai Golkar, RPJMD kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 telah mengamanatkan antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, hingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD tersebut dilakukan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
Akan tetapi nampaknya, amanat RPJMD tersebut pada tahun 2019 yang akan datang tidak akan mampu diwujudkan atau direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari target PAD tahun 2019 sebulan Rp. 146.175.319.000,- ternyata mengalami peurunan bila dibandingkan dengan target pada APBD tahun anggaran 2018 sebesar rp. 152.110.032.000,- atau menurun sebesar 3,90%.
Kondisi ini memberi gambaran bahwa apa yang diamanatkan oleh RPJMD tersebut jelas tidak akan terwujud. Berkenaan dengan itu, Fraksi Partai Golkar menyarankan dalam rangka melaksanakan amanat RPJMD tersebut, agar target PAD pada tahun 2019 yang akan datang ditingkatkan menjadi paling tidak diatas target pada apbd tahun 2018.
Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dengan juru bicara Arianto meminta kepada Pemerintah Daerah, khusus Badan Keuangan daerah untuk dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah, dengan menggali semua potensi daerah, bekerja serius, bersikap tegas terhadap objek – objek pajak, rumah makan/restoran yang tidak mau membayarkan pajaknya, kapan perlu berikan ganjaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Dibagian lain Fraksi PPP juga mempertanyakan tentang fungsi/ kegunaan dana pemeliharaan yang di anggarkan pada Dinas PUPR dan Pertanahan yang jumlahnya cukup besar, sedangkan beberapa ruas jalan kabupaten seperti ruas duek-koto nyiur-pamasihan-tanjuang lansek-mawar – tapi selo, di biarkan saja rumputnya menjadi semak belukar yg hampir menutupi badan jalan.
“hal ini sangat beresiko bagi setiap pengendara baik roda 2 maupun roda 4 dan bisa mengakibatkan terjadinya laka lantas dan untuk tahun anggaran 2019 berapakah di anggarkan dana pemeliharaan ini, mohon tanggapan,” kata Arianto dengan suara lantang.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Irman didampingi Ketua Anton Yondra turut menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PAN dengan juru bicara Alimuhar St.Tunaro, PKS Dekminil, PDI Perjuangan Asrul Jusan, Demokrat Nurhamdi Zahari, Gerindra Afrizal, ST, Hanura Adrison serta Fraksi Bintang Nasdem Rasman.(MIT/WD)
