Selain itu Telegram juga diberikan kepada yang lain seperti kepada dr Sudarsono, LN Palar, dan AA Maramis di New Delhi (India), untuk membentuk pemerintahan darurat, jika usaha Mr Syafruddin di Sumatera Barat tidak berhasil. Telegram ini ditandatangani M Hatta selaku Wapres, dan
Agus Salim sebagai Menlu.
Sampai dikembalikannya mandate itu kepada Presiden Soekarno, beberaapa
referensi menyebutkan, Mr Syafruddin tidak tahu tentang telegram tersebut, Syafruddin ternyata belum pernah tahu ada mandat kepadanya untuk membentuk pemerintahan darurat. Ia hanya mendengarnya dari siaran radio bahwa ibu kota Yogyakarta telah diduduki Belanda, pada 19 Desember 1949 sore.
Ia menemui Teuku Muhammad Hassan dan menyampaikan kemungkinan kevakuman pemerintahan. Ia pun mengusulkan supaya dibentuk sebuah pemerintahan untuk menyelamatkan negara yang sedang dalam bahaya. Setelah berdiskusi panjang lebar, termasuk soal hukum karena tidak ada
mandat, maka berdasarkan nalurinya, Syafruddin Prawiranegara beserta Gubernur dan Panglima Sumatera sepakat untuk membentuk Pemerintahan Darurat.
Pada tahun 1925 Syafruddin menempuh pendidikan ELS, dilanjutkan ke MULO di Madiun pada tahun 1928, dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambilnya di Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Univesitas Indonesia ) pada tahun 1939, dan berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (saat ini setara dengan Magister Hukum).
Sebelum terlibat sebagai tokoh nasional, Syafruddin Prawiranegara pernah bekerja sebagai pegawai radio swasta, pegawai departemen Keuangan Belanda, dan pegawai departemen keuangan Jepang.
Setelah proklamsi kemerdekaan Indonesia, Mr Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai anggota Badan Pekerja KNIP, yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR.
KNIP diserahi kekuasaan legislatifdan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Setelah itu Mr Syafrudin Prawiranegara diangkat sebagai Menteri Kemakmuran RI Walau pernah menjadi Menteri keuangan, Syafruddin Perwiranegara tetap saja membiarkan isterinya berjualan gorengan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Walau pernah menjabat Gubernur BI, putera keturunan Minangkaabau dan Serang (Jawa Barat) ini tetap saja hidup sederhana. Walau pernah menjabat sebagai Menteri kemakmuran, ketua PDRI ini tetap saja tidak pernah makmur. Itulah eksistensi seorang Syafruddin Prawiranegara yang senantiasa nyaman dalam hidup sederhana, tidak tergoda dengan kehidupan dunia dan tetap menjaga integritas diri dan keluarganya. Hidup Syafruddin penuh dengan contoh tauladan untuk generasi sekarang dan aparatur negara.(***)
