Oleh: Drs. Jeni Akmal
(Alumni Sejarah Unand, Sejarahwan Militer)
Karena didalam Sejarah Nasional Indonesia (SNI) 6 jilid, eksistensi PemerintahanDarurat Republik Indonesia (PDRI) nyaris terabaikan, maka didalam SNI hasil revisi versi baru (pemerintahan bpk. Prabowo Subianto) mulai ditampilkan dengan porsi yang lebih besar.
Lebih memprihatinkan lagi, peristiwa penting yang menentukan masa depan bangsa dan negara disaat eksistensi Indonesia kritis dan krisis dihadapan dunia Internasional ini justru kalah oleh peristiwa sejarah kecil, seperti: “Serangan Umum di Solo”, “Bojongkokosan di Jawa Barat”, dan “Sanga-Sanga di Kalimantan”. Padahal,sedemikian pentingnya peristiwa ini, maka oleh Presiden SBY – kelahiran PDRI dijadikansebagai hari “bela negara”.
Coba kita renungkan, seberapa banyak para kaum terdidik yang tahu tentang
peristiwa PDRI dan tokoh-tokoh yang ada didalamnya. Hal yang sama juga dialami oleh para eksekutif, legislatif dan yudikatif. Padahal peristiwa dan eksistensi para pejuang PDRI tersebut memiliki peranan besar dalam menentukan nasib bangsa dan negara dikala bangsa dan negara berada “diujung tanduk”.
Dikala para pemimpin nasional beserta para menterinya memilih menyerah dan ditahan kolonial Belanda di Brastagi (Sumatera Utara) dan Bangka Belitung (Sumatera Selatan). Untungnya, sebelum dibuang ke Sumatera, terlebih dahulu Presiden Soekarno sempat memandatkan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kepada Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara yang kebetulan saat itu berada di Bukittinggi (Sumatera Barat).
Adapun mandat yang diberikan oleh Soekarno kepada Syafruddin Prawiranegara adalah weweang, tugas dan tanggungjawab jabatannya sebagai seorang kepala negara dan Presiden RI, terhitung mulai tanggal 19 Desember 1948. Terhitung mulai tanggal tersebut, maka Sukarno tidak lagi menjabat sebagai seorang Presiden.
Setelah menerima mandat tersebut, maka secara otomatis, Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai seorang Presiden. Untuk itulah maka pada tanggal tersebut secara resmi PDRI dinyatakan berdiri dirumah Gubernur Sumatera, teuku Hasan, Bukittinggi. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 1948, dibicarakanlah strategi gerakan politik PDRI di lereng gunung Sago, Halaban, 50 Kota.
SELANJUTNYA HAL. 2
