SABANA KABA, Tanah Datar–DPRD Tanah Datar kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum delapan Fraksi terhadap Tiga Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Anton Yondra, SE, MM di ruang sidang utama, Senin (30/03/2026).
Tiga Ranperda yang sedang dibahas tersebut masing-masing Perubahan Ketiga atas Perda No.9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pwrangkat Daerah, Perubahan atas Perda No.1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara Noviandri, ST memandang bahwa pernyataan kelembagaan harus mengacu pada prinsip tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat manfaat, sehingga mampu menjawab kebutuhan riil pelayanan publik.
Noviandri selanjutnya menjelaskan, efektivitas dan efisiensi kelembagaan harus diwujudkan melalui pengurangan tumpang tindih kewenangan serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Struktur organisasi tidak boleh sekedar ramping secara administratif tapi juga harus produktif secara kinerja.
Selanjutnya, penggabungan perangkat daerah perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis analisis beban kerja yang objektif dan terukur tanpa perhitungan yang matang. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan over loading organisasi dan menurunkan kualitas layanan.
Kemudian, penguatan sumber daya manusia aparatur menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini Fraksi Nasdem menegaskan bahwa pengisian jabatan dalam struktur perangkat daerah harus dilaksanakan secara profesional berbasis kompetensi kualifikasi dan kinerja sebagaimana prinsip praktek yang berpotensi menurunkan integritas birokrasi.
Sementara Fraksi PKB dengan Juru Bicara Yonnarlis menyampaikan, Fraksi PKB mendukung penuh pembentukan Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.Namun demikian, Fraksi PKB menekankan perlu dilakukan sosialisasi secara luas merata dan berkelanjutan pada masyarakat agar kebijakan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.
“Kemudian penyediaan ruang khusus merokok agar kebijakan tetap proporsional, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten adil dan berlaku sama bagi semua pihak tanpa pengecualian,” lanjut Yonnarlis.
BACA JUGA : Curi HP di Konter Handphone, Polisi Amankan Terduga Pelaku yang Sempat Terekam CCTV
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, Bupati Eka Putra serta undangan lainnya. Selain Fraksi Nasdem dan PKB ikut memberikan Pandangan Umum 6 Fraksi lainnya Gerindra dengan Juru Bicara Surva Hutri, Ummat Golkar Masnefi.MS, Perjuangan Nurani Demokrat Asrul Jusan, PAN Iswandi Putra, PKS Jamal Ismail dan Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi.(WD)
