Upah Tenaga Kerja Rendah, Kesejahteraan Karyawan Industri Dakak-Dakak Terabaikan

0
766

Sabana Kaba, Tanah Datar—Permasalahan upah tenaga terlalu rendah mengapung dalam Musyawarah Nagari (Musnag) Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, sehingga tak mampu mendongkrak kesejahteraan karyawan industri makanan dakak-dakak yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan cukup pesat.

BACA JUGA : Kantongi 0,28 Gram Sabu, Pemuda Ini Terpaksa Huni Ruang Tahanan Polisi

Masalah upah tenaga kerja ini disampaikan oleh Rosmarita Dewi Ketua Bundo Kanduang Nagari Simabur Kecamatan Pariangan dalam acara diskusi umum yang dipandu Wali Nagari Simabur Zul Bahri di Gedung Pertemuan Kecamatan Pariangan, Rabu (7/7).

Menurut Rosmarita Dewi, kesejahteraan pekerja indutri makanan dakak-dakak ini perlu ditingkatkan, karena karyawan sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, penghasilan yang mereka terima hanya sekitar Rp.50.000,- s/d Rp.60.000,- perhari, sehingga kesejahteraannya tidak pernah meningkat.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperindag diwakilu Yurnalis mengatakan, berkaitan dengan upah tenaga kerja ini ada kalanya tergantung kesepakatan antara pemilik usaha dengan karyawan yang bekerja, dengan kata lain ada berdasarkan perjanjian kerja sama atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“Namun demikian, Insya Allah kita akan coba koordinasikan dengan instusi terkait yang mengurus ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Datar, mengingat Dinas Koperindag itu lebih fokus untuk menangani masalah mutu produksi,” kata Yurnalis menambahkan.

Yurnalis dalam paparan sebelumnya juga menyampaikan, Dinas Koperindag setiap tahun memberikan fasilitas kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam bentuk pengurusan sertifikat halal, hak intelektual atau Haki, baik dalam bentuk ciptaan maupun merek dagang dari UMKM bersangkutan.

Wali Nagari Simabur Zul Bahri, usai pembukaan Musnag kepada sabanakaba.com mengatakan, dalam membangun Nagari Simabur yang lebih maju, kita masih mengharapkan peran serta OPD untuk mengalokasikan anggarannya ke nagari ini, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Selama ini masyarakat Simabur sangat merasakan sekali bantuan dari berbagai OPD, terutama dalam bentuk pembangunan pasar, pengaspalan jalan dan lain-lain yang tak mungkin dibangun memanfaatkan dana APB Nagari,” tutur Zul Bahri.(WD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here