Bangun Hotel dengan Hasil Judol, PT.AJP dan Komisarisnya Ditetapkan Sebagai Tersangka

0
515

SABANA KABA, Jakarta—Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka korporasi dan satu tersangka perorangan dari kasus pencucian uang hasil judi online (judol). Kasus ini berkaitan dengan penyitaan Hotel Aruss, Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

BACA JUGA : Tiga Pejabat Utama Diserahterimakan, Kompol Yulandi, SH Jabat Wakapolres Tanah Datar

“Menetapkan tersangka PT AJP dan tersangka perorangan berinisial FH selaku Komisaris PT AJP,” ungkap Direktur Tindak Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Helfi Assegaf dalam konferensi pers, Kamis (16/01/2025).

Direktur menjelaskan, dalam kasus ini, dari penelusuran transaksi keuangan rekening PT AJP periode 2020-2022 ditemukan penerimaan bersumber dari rekening FH selaku Komisaris. Terdapat lima rekening penampung yang digunakan untuk transaksi, di mana atas namanya adalah orang lain.

“Ditemukan juga setoran tunai yang dilakukan oleh kurir dengan total sekitar dan digunakan untuk membangun Hotel Aruss Semarang,” ungkap Brigjen. Pol. Helfi.

Sebanyak Rp40.560.000.000,- dari rekening tersebut, ungkapnya, diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judol, antara lain Dafabet, agen 138, dan judi bola. Akhirnya, setelah dilakukan penyidikan, dilakukan penyitaan uang senilai dari 8 orang dengan menggunakan 15 rekening.

Sebanyak Rp103.270.715.104,- PT AJP kemudian dikenakan pasal 6 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 303 KUHP selaku korporasi dengan ancaman hukuman pidana denda paling banyak Rp100 M.

Sedangkan kepada FH dikenakan pasal 4 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 303 KUHP.(TBN/SK.01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here