“Lah, gimana tidak sesat pemahaman namanya dan ingin kembali ke era ketertutupan, anggaran publikasi seminim mungkin. Lalu, anggaran makan minum pejabat di bagian umum misalnya atau anggaran pimpinan makin bengkak, kebutuhan rumah tangga pejabat, nauzubillah, anggaran yang lain dihazab, manusiawikah pimpinan yang begitu,” papar Zufra.
Zufra Irwan juga mendapat keluhan dari sejumlah perusahaan media dan wartawan di Riau bahwa ada kecendrungan Dinas Kominfo kabupaten/kota termasuk Kominfo Provinsi Riau lebih mengutamakan media sosial dari pada media oline atau cetak yang selama ini kerjasama publikasi, sehingga anggaran kerjasamanya semakin “sama-samar”.
“Kalau ini memang terjadi udah semakin sesat dan ngawur implementasi efisiensi yang diharapkan.Efisiensi itu nafasnya bukan menghapus. Apakah dengan cara publikasi menggunakan media sosial interen sasaran bisa tercapai, saya yakin tidak.Karena masyarakat udah duluan tidak akan percaya, pasti yang baik-baik aja yang diekspos dan gak akan dibaca masyarakat,” ujar Zufra.
Kalau ini terjadi di Kominfo Provinsi Riau, malah bisa lebih parah. Karena, lanjut Zufra, bisa dianggap mengangkangi Pergub yang dibuat sendiri.”Publikasi melalui medsos interen apa lagi pakai biaya yang besar, payung hukumnyakan harus jelas.
Sementara Pemprov Riau punya Pergub yang tegas dalam melakukan kerjasama publikasi di media.Mudah-mudahan tidak demikian, jangan sampai kerjasama media dipersulit, lalu dengan mudah menyalurkan anggaran dengan cara disiasati,” tutur Zufra.
Saya ingin menegaskan kerjasama publikasi media itu penting. Kalau ada bupati atau walikota yang sengaja menghapus, ayo mari bersatu digugat aja. Ayo debat publik buka anggaran mereka,” tegas Zufra. (s2r)
