SABANA KABA, Tanah Datar—Kehadiran Staf Ahli Bupati Tanah Datar Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Drs.Abrar di acara Musrenbang Nagari Sawah Tangah Kecamatan Pariangan, ternyata menjadi ajang Curhat (Curahan Hati) bagi Wali Nagari Sawah Tangah Dedi, terutama untuk mrnyampaikan harapan warganya.
BACA JUGA : Tak Masukkan MTQ dalam RKP 2023, Camat Pariangan Yetriwel Tegur Wali Nagari Batu Basa
“Lima kali sudah jadi skala prioritas di Kecamatan Pariangan, bahu jalan dan drainase dari Simpang Lubuak Batang ke Sawah Tangah, hingga sekarang belum dapat terealisir,” kata Wali Nagari Dedi ketika menyampaikan sambutannya dalam acara pembukaan Musrenbang Sawah Tangah di TPA/TPSA Sawah Tangah, Selasa (27/09/2022).
Ia berharap kepada Bupati yang diwakili Staf Ahli usulan tersebut dapat direalisir, karena menyangkut dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam melintasi kawasan tersebut. Seandainya bahu jalan dapat dicor, tentu jalan menuju Nagari Sawah Tangah sudah semakin lebar dan kendaraan yang berpapasan semakin aman.
“Demikian pula untuk drainase, seandainya dana dana untuk dapat dianggarkan dan direalisir tentu air hujan tidak akan lagi .menggerus jalan yang ada,” kata Wali Nagari Dedi menambahkan.
Kemudian menyangkut dengan irigasi untuk kelancaran pengairan areal persawahan, masyarakat juga sangat mendesak kepada pemerintahan nagari untuk diperbaiki, kami juga mohon dapat dianggarkan, karena menyangkut kehidupan masyarakat.
Sementara Camat Pariangan Yetriwel, S.Sos lebih fokus kepada Program Unggulan Pemkab Tanah Datar tentang Satu Nagari Satu Event, mengingat Sawah Tangah mempunyai potensi yang cukup besar terkait dengan produk makanan Kacang Barandang.
“Saya berharap Pemerintah Nagari Sawah Tangah juga dapat menganggarkan untuk Satu Nagari Satu Event tahun 2023, apakah itu diberi nama Kacang Randang Festival, kita arak pula secara bersama-sama 2.000 kacang barandang.
Staf Ahli Bupati Drs.Abrar berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada unsur pimpinan. Namun demikian, masyarakat Sawah Tangah masih bisa mencari alternatif lain, karena untuk mendapatkan kue pembangunan tidak hanya sebatas dari eksekutif semata, tetapi juga melalui dana Pokir atau BKBK anggota DPRD.(WD)
