Sabana Kaba, Tanah Datar—Mantan Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Tanah Datar Drs.Masfar Ridhwan. S menilai dunia pendidikan di kabupaten Tanah Datar masih terabaikan. Sementara pihak terkait belum bisa memaksimalkan pengelolaan pendidikan yang menjadi andalan daerah ini.
“Saya cukup sedih melihat pengelolaan pendidikan di Luhak Nan Tuo ini masih jauh dari yang diharapkan, oleh karena itu saya mencoba melangkah ke DPRD Tanah Datar, mudah-mudahan kalau diperkenankan kita akan coba memperbaikinya,” kata Masfar Ridhwan.S yang kini tercatat sebagai salah seorang Caleg di Dapil I Tanah Datar.
Dikatakan, jika kita mau melihat secara jujur dan tidak memandang sebelah mata, masih banyak pemotongan yang dilakukan terhadap guru setiap bulannya, pada hal kita sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik guru ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun guru honor.
Kecuali itu, iyuran wali murid atau orang tua siswa yang selama ini dikoordinir komite sekolah cedrung disebut sebagai Pungli (Pungutan Liar) juga sangat mempengaruhi terhadap proses belajar dan mengajar di sekolah.
“Negara ini belum sanggup memenuhi kebutuhan guru di sekolah, makanya masih dibutuhkan guru honor. Nah, jika Komite Sekolah tetap dilarang menerima iyuran orang tua untuk kepentingan pendidikan, dengan apa dibayar honorarium guru honor,” kata Masfar yang juga sering dipanggil buya ini menambahkan.
Ia berpendapat, pesersoalan ini perlu diatur melalui regulasi yang jelas, sehingga tekad Pemkab Tanah Datar untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai mengimbangi kekurangan SDA (Sumber Daya Alam) baru bisa terujud. Jika tidak, kesemuanya itu akan menjadi retorika belaka.
Masfar juga menyoroti tentang masih banyaknya sekolah-sekolah yang perlu pembangunan sarana dan prasarana, seperti atapnya yang bocor, pagarnya yang roboh dan lain-lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan kelancaran proses balajar dan mengajar.(WD)
