SABANA KABA, Tanah Datar—Mantan Anggota DPRD Tanah Datar Muhammad Haikal mempertanyakan tentang seberapa banyak proporsi usulan pembangunan yang berasal dari hasil Musrenbang masyarakat, dibandingkan dengan program yang berasal dari sumber perencanaan lainnya.
Hal ini disampaikan M.Haikal ketika berbincang-bincang dengan media ini, usai mengikuti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Nagari Balimbiang Kecamatan Rambatan di aula kantor wali nagari setempat, Rabu (12/08/2026).
Dikatakan, kita memahami bahwa Musrenbang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan. Dan kita patut bersyukur bahwa di daerah kita Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat jorong, nagari, kecamatan, hingga forum perangkat daerah/antar-OPD.
“Namun, seluruh proses perencanaan tersebut pada akhirnya bermuara pada penganggaran melalui APBD Kabupaten Tanah Datar,” ujar Muhammad Haikal yang dulu Partai Hanura kini pindah ke Partai Golkar.
Haikal selanjutnya mengatakan, apabila kita membaca struktur dan komposisi APBD, khususnya program dan kegiatan pembangunan yang kemudian benar-benar memperoleh alokasi anggaran, berapa sebenarnya proporsi usulan pembangunan yang berasal dari hasil Musrenbang masyarakat, dibandingkan dengan program yang berasal dari sumber perencanaan lainnya.
“Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya aspirasi yang kita himpun melalui Musrenbang dari tingkat jorong dan nagari mampu masuk dan menjadi bagian nyata dalam APBD tersebut,” tanya Muhammad Haikal.
Menurutnya, kalau ternyata proporsinya masih relatif kecil, maka menurut saya kita perlu melakukan evaluasi bersama: apakah persoalannya terletak pada kualitas usulan Musrenbang, keterbatasan fiskal daerah, mekanisme penyusunan prioritas, atau memang terdapat persoalan dalam proses sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
BACA JUGA : Terkait Layanan Kesehatan, Wali Nagari Balimbiang Yudia Antoni : Puskesmas Rawat Inap Sangat Dibutuhkan
Dan yang lebih penting, lanjut Haikal, bagaimana kita memastikan bahwa Musrenbang tingkat jorong dan nagari tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi benar-benar memiliki daya pengaruh terhadap kebijakan pembangunan dan APBD kita.(WD)
