Anton Yondra Pimpin Sidang DPRD, Bupati Sampaikan Tiga Ranperda

0
120

Sabana Kaba, Tanah Datar—Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan penjelasan Tiga Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) dalam Sidang Paripurna
DPRD Pembicaraan Tingkat 1 sesi 1 yang dipimpinan Ketua Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Irman dan Saidani, di gedung dewan setempat, Selasa (23/10).

Ketiga Ranperda tersebut masing-masing Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Ranperda tentang Penambahan Modal Pemda Tanah Datar kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT. BPD Sumbar).

Bupati Irdinansyah mengawali penyampaian berkaitan dengan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Tanah Datar kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Menurut Kepala Daerah penyampaian Ranperda ini dalam rangka mempedomani Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Bupati Irdinansyah selanjutnya mengatakan, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah Datar membutuhkan adanya tindakan pro aktif, terutama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri.

“Guna Mendukung hal tersebut, Pemda melakukan investasi membidik potensi usaha yang prospektif dan menguntungkan dengan menekan sekecil mungkin risiko, dan salah satunya dengan lakukan investasi penyertaan modal kepada PT. BPD Sumbar,” tambahnya.

PT. BPD Sumbar, ujar Irdinansyah, merupakan Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumbar dan seluruh Kabupaten/Kota se Sumbar, dan kepemilikan saham Pemda Tanah Datar tahun 2014 sekitar 10,43%, namun dengan peningkatan saham daerah lain Desember 2017 saham Tanah Datar menurun jadi 7,7%.

“Sebelum 2016 deviden yang telah diterima Tanah Datar cenderung mengalami peningkatan, dimana total penyertaan modal Pemkab kepada BPD Rp.120.229.000.000,-, deviden yang diterima tahun 2010 sampai 2015 sebesar Rp.132.616.264.277,- namun seiring waktu dan penambahan dari daerah lain, maka terjadi penurun deviden yang diterima saat ini,” terang Bupati Irdinansyah.

Di jelaskan Bupati lagi, berdasarkan Perda Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2012 dijelaskan Penambahan Modal Pemkab Tanah Datar kepada PT. BPD Sumbar selama 4 tahun sejak tahun anggaran 2012 sampai 2015 sebesar Rp.82.131.000.000,- namun terealisasi sebesar Rp.65.192.000.000,-.

“Berdasarkan rencana bisnis PT. BPD Sumbar, kebutuhan tambahan modal saham dari Pemkab Tanah Datar sebesar Rp.214.420.000.000,- sedangkan analisa penasehat investasi, kemampuan keuangan daerah untuk penyertaan modal hanya sebesar Rp.129.182.000.000,- dengan kata lain jauh dari idealnya,” terangnya.

Berdasarkan hal itu, tambah Bupati, Ranperda ini bertujuan untuk dasar hukum penambahan penyertaan modal, meningkatkan kepemilikan modal daerah kepada pihak ketiga, meningkatkan kerjasama dengan lembaga perbankan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Ranperda tentang Kearsipan, Bupati Irdinansyah memaparkan, penyusunan Ranperda ini bertujuan ciptakan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, meliputi aspek kelembagaan, SDM, sistem, sarana dan prasarana kearsipan yang mengacu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Selanjutnya Bupati memaparkan Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana Ranperda ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 115 Ayat 2 mengatur Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kawasan tanpa rokok di daerahnya, apalagi dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir.(MIT/WD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here